KEDUDUKAN HUKUM

Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di muka HUKUM (equality before the law) tanpa memandang usia, kedudukan, agama atau faktor lainnya.

TENTANG HUKUM

HUKUM adalah milik semua orang dan bukan milik segelintir orang saja, apalagi apabila hanya digunakan sebagai alat kekuasaan belaka.

UPAYA HUKUM

UPAYA HUKUM dalam setiap proses persidangan merupakan hak dari setiap pencari keadilan, sehingga tidak ada alasan untuk menghalangi para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum.

PIDANA MATI

Ketika peredaran narkotika semakin masiv dan terbukti merusak serta membunuh ribuan orang di Indonesia, maka pidana mati bagi pengedarnya tidaklah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

MAHKAMAH AGUNG

MoU NOMOR 1/NK/MA/1/2016 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM DATABASE PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA TERPADU BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

jdih.mahkamahagung.go.id

JDIH.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID

SISTEM HUKUM

Chrisje Brants dan Stjin Franken mengatakan bahwa tidak ada sistem hukum yang lebih buruk atau lebih baik, yang ada hanya perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh latar sejarah, politik, sosial dan hukum yang berbeda.

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

HUKUM dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagaikan 2 sisi mata uang yang tidak terpisahkan, maka membicarakan HUKUM adalah juga membicarakan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

KEKUASAAN RAJA

Pada masa lalu penegakan HUKUM (pidana) berada di tangan raja yang bersifat sangat subyektif dalam penerapannya tanpa melihat fakta kenapa seseorang melakukan tindak pidana, sedangkan saat ini penegakan HUKUM (pidana) berada di tangan hakim pada peradilan umum di semua tingkat peradilan yang seharusnya dapat bertindak secara obyektif dalam melakukan tugas-tugas peradilan.

PENERAPAN HUKUM

HUKUM hanya memberikan 2 (dua) pilihan, yaitu : 1) Mentaati, dengan imbalan akan tercipta ketertiban dan keamanan, atau 2) Melanggar, dengan konsekwensi akan mendapat sanksi baik berupa sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau sanksi sosial dari masyarakat.

HUKUM ADAT

Keberadaan Hukum Adat setidaknya bisa menjadi dasar dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan karena di dalam Hukum Adat terkandung kearifan lokal dari masyarakat adat yang bersangkutan.

HUKUM LAUT

Sebagai negara kepulauan terluas di dunia, sangat sedikit hukum formal berupa Undang-Undang yang khusus mengatur tentang hukum laut Indonesia, yang saat ini hanya mengandalkan Deklarasi Juanda dan UU Perikanan.

HUKUM

Semakin tertib suatu masyarakat menandakan bahwa ketaatan pada HUKUM semakin tinggi sehingga tujuan HUKUM yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai.