LHKPN dan Kepedulian Aparatur Negara

Saat ini sudah sangat jamak terjadi aparatur negara baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang tertantgkap tangan akibat melakukan tindak pidana korupsi dalam segala bentuknya. Hal ini tidak terlepas dari pola hidup hedonis yang dianut oleh aparatur negara kita. Disamping itu masih terdapat keengganan dari aparatur negara kita untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang saat ini telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Koupsi (KPK) dan bahkan sekarang dimudahkan dengan metode pengisisna secara elektronik (E-LHKPN). Sebuah kemudahan yang seharusnya dimanfaatkan oleh para aparatur negara untuk melaporkan kekayaan yang dimilikinya, terutama sesudah menjabat pada suatu jabatan tertentu. Ketaatan akan melaporkan kekayaan ini sebenarnya menjadi pintu masuk dari kejujuran dari aparatur negara kita. Dari LHKPN tersebut dapat kita ketahui tingkat kejujuran dari aparattur negara tersebut, sebab LHKPN tersebut akan diumumkan ke publik secara periodik sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan masyarakat dapat mengkritisi atas hasil LHKPN yang diumumkan tersebut.Oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari para aparatur negara untuk mentaati pengisian LHKPN ini demi kebaikan dirinya maupun kebaikan berjalannya pemerintahan.