KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM (Bagian 13)

 KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM (Bagian 13)

 

Melanjutkan pembahasan mengenai kejahtan terhadap ketertiban umum, maka selanjutnya kita akan membahas ketertuan Pasal 166 KUH Pidana yang menyebutkan sebagai berikut :

 

“Ketentuan Pasal 164 KUH Pidana dan Pasal 165 KUH Pidana tidak berlaku bagi orang, jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan hukuman bagi dirinya, bagi salah satu kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajatkedua tau ketiga dari keturunan menyimpang bagi suaminya (istrinya) atau bekas suaminya (istrinya) atau bagi seorang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya.” (Lihat ketentuan Pasal 221 huruf s KUH Pidana, Pasal 367 KUH Pidana, Pasal 370 KUH Pidana, Pasal 394 KUH Pidana, Pasal 494 KUH Pidana dan Pasal 525 KUH Pidana).”

 

Dari ketentuan Pasal 166 KUH Pidana ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tentang keluarga sedarah, keluarga perkawinan, keturunan lurus dan menyimpang dan tentang derajat, lihat ketentuan Pasal 72 KUHP;

2. Ketentuan Pasal 72 KUH Pidana pada pokoknya mengatur tentang siapa yang dapat mengajukan pengaduan atas suatu tindak pidana yang bersifat aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilaporkan oleh keluarga dari pelaku kejahatan, misalnya adalah tindak pidana pencurian dalam keluarga;

3.  Mengenai ketentuan orang yang dapat meminta tidak usah menjadi saksi atau disebut dengan hak undur diri dari kesaksian, ialah

·   Sebagaimana diatur di dalam Pasal 274 HIR (Het Indische Reglemen / Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yaitu :

a)  Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan dalam turunan lurus ke atas atau ke bawah dari orang yang didakwa atau dari salah seorang kawannya yang sama didakwa, contohnya orang tua Terdakwa, kakak/adek dari Terdakwa, suami/istri dari Terdakwa dan lain sebagainya;

b)  Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari orang yang didakwa atau salah seorang kawannya yang sama didakwa, termasuk saudara ibu atau saudara bapak, baik laki-laki maupun perempuan yang terhubung karena perkawinandan anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan;

c)  Suami atau istri dari orang yang didakwa atau salah seorang kawannya yang sama didakwa, biarpun sudah bercerai.

·   Sebagaimana diatur di dalam Pasal 277 HIR (Het Indische Reglemen / Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yaitu :

- Orang-orang yang karena martabatnya, pekerjaanya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat atau jabatannya itu, misalnya dokter, pemuka agama dan lain sebagainya. (BERSAMBUNG).

4.