MEDIASI

Mediasi merupakan implementasi dari Alternatives Dsipute Resolutions (ADR) yaitu penyelesaian permasalahan hukum tanpa melalui prosedur persidangan dengan tujuan untuk mencari solusi mendapatkan keadaan yang sama kuat dan tidak ada yang dirugikan (win-win solution)

Integritas Aparat Penegak Hukum

Menjadi seorang Aparat Penegak Hukum pada saat ini, bukan merupakan pilihan utama bagi para pencari kerja, hal ini mengingat menjaga integritas diri adalah menjadi hal tersulit ketika seseorang sudah menjadi bagian dari Aparat Penegak Hukum, disamping rendahnya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap integritas dan kinerja Aparat Penegak Hukum.

Hukum Acara Pidana

Pemahaman akan Hukum Acara Pidana menjadi syarat mutlak bagi Aparat Penegak Hukum sehingga tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam pelaksanaannya.

WASPADA TERHADAP WEBSITE INFO PERKARA PALSU

WASPADA TERHADAP WEBSITE INFO PERKARA PALSU

JAKARTA-HUMAS, Masyarakat diminta berhati-hati dan waspada terhadap informasi perkara yang dimuat pada website yang mengatasnamakan website Mahkamah Agung. Info perkara yang resmi melalui alamat http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/. Saat ini muncul alamat http://www.infoperkarakamarpdt.com/ yang juga memuat info perkara pada Mahkamah Agung. Disampaikan bahwa website tersebut adalah PALSU (PENIPUAN).

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PELAYANAN PERADILAN GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK SERTA PERADILAN UNGGUL

Mataram-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan non Yudisial serta Dirjen Badan Peradilan Umum menyerahkan sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu kepada 28 Pengadilan Negeri se Indonesia dimataram 2/11/2016. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Umum dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Dimanan program Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah berlangsung sejak tahun 2015.

Dalam sambutannya Ketua MA menjelaskan bahwa salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung telah melakukan 3 kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat ISO serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Paradilan. Pelayanan prima harus terus ditingkatkan diseluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain Jadwal sidang, layanan informasi diPengadilan dan pungutan liar, jelas Ketua Mahkamah Agung. terakhir KMA memberikan selamat kepada Pengadilan Negeri jakarta Barat kelas IA khusus dan Pengadilan Negeri Metro kelas IB dengan nilai tertinggi Akreditasi Penjaminan Mutu.

Sedangkan Dirjen Badan Peradilan Umum Herri Swantoro mengutarakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui surat nomor 8049/Dt.2.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal hasil pemantauan BAPPENAS terhadap pelaksanaan audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri kelas 1B Kepanjen memberikan apresiasi dan masukan yang positif atas kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan merekomentasi agar kegiatan ini juga dilaksanakan dan dianggarkan oleh Direktorat jenderal lainnya. Selanjutnya Akreditasi Penjaminan Mutu akan selalu dipantau oleh Pimpinan Mahkamah Agung untuk memastikan konsistensi dan keberlangsungannya.

Acara penyerahan sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu ini diikuti oleh para Hakim Agung, Pejabat Eselon I, II dilingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang merahi sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu. (pepy)

SUMBER : https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2320/akreditasi-penjaminan-mutu-pelayanan-peradilan-guna-meningkatkan-pelayanan-publik-serta-peradilan-unggul

PENGUMUMAN

Dasar Berlakunya Hukum

Dasar dari tegaknya hukum adalah adanya ketegasan dalam pelaksanaannya dan adanya keikhlasan dari anggota masyarakat untuk patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

Kualitas Aparat Penegak Hukum

Kualitas Aparat Penegak Hukum akan sangat berpengaruh terhadap upaya penegakan hukum, sehingga diperlukan peningkatannya secara berkesinambungan dengan selalu memberikan pembekalan baik ilmu hukum maupun ilmu pengetahuan lainnya, sehingga dapat menghasilkan Aparat Penegak Hukum yang berkualitas.