BELAJAR HUKUM ITU MUDAH (on FB)

Monggo gabung...

https://www.facebook.com/belajarhukumitumudah/

https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2974/ketua-mahkamah-agung-kembalikan-kepercayaan-dan-keyakinan-masyarakat-pada-pengadilan

SAATNYA MEMILIH

Tahun 2018 merupakan tahun pemilihan kepala daerah, baik itu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota/Wakil Walikota, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan secara serentah di beberapa daerah. Saatnya rakyat diminta menjadi pemilih yang ulung, sebab pilihannya tidak hanya didasarkan pada nama besar sang calon kepala daerah namun juga penilaian terhadap kepribadian dan etos kerja dari calon kepala daerah tersebut. Salah memilih maka dampaknya akan dirasakan 5 (lima) tahun mendatang, sehingga saat ini dibutuhkan kearifan berpikir dari para pemilih untuk benar-benar memilih berdasarkan hati nuraninya. Jangan terpengaruh oleh iming-iming dalam bentuk apapun juga.sebab politik uang dalam sebuah pemilihan kepala daerah merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita tolak kehadirannya. Oleh sebab itu, percayakanlah pada nati nurani, karena hati nurani tidak pernah berbohong.

PERMA NO 13 TAHUN 2016

http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_13_2016_web_fix.pdf

PERPRES NO. 13 TAHUN 2018

Berkaitan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Korporasi, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018....
http://setkab.go.id/cegah-pencucian-uang-inilah-perpres-penerapan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat-dari-korporasi/
file:///C:/Users/HP-01/Downloads/Perpres-13-tahun-2018-tentang-Beneficial-Ownership.pdf

https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/2712/kewajiban-penyampaian-laporan-harta-kekayaan-penyelenggraan-negara-di-lingkungan-ma-ri-dan-badan-peradilan-dibawahnya

AIB (LAGI) BAGI DUNIA PERADILAN

Tertangkapnya lagi aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan AIB (lagi) bagi dunia peradilan Indonesia. Seakan tiada henti aib mendera dunia peradilan di Indonesia, meskipun tidak kurang upaya dari Mahkamah Agung dalam menjaga aparaturnya supaya terhindar dari perilaku korupstif, akan tetapi sifat manusiawi manusia yang masih memiliki sifat rakus, yang menjadikan aparatur peradilan melakukan perilaku koruptif. Sebuah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia, bahwa perilaku koruptif bagaikan hal yang memabukkan yang bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Semua akan kembali pada diri kita masing-masing yang bisa menjaga diri dan mawas diri, maka setidaknya akan bisa menjadi penangkal bagi terjadinya perilaku koruptif yang justru akan merugikan diri sendiri, juga mebuat stigma buruk bagi instansinya. Semoga kejadian ini menjadi kejadian terakhir dan kembali berharap tidak ada kejadian-kejadian serupa di kemudian hari.

LHKPN dan Kepedulian Aparatur Negara

Saat ini sudah sangat jamak terjadi aparatur negara baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang tertantgkap tangan akibat melakukan tindak pidana korupsi dalam segala bentuknya. Hal ini tidak terlepas dari pola hidup hedonis yang dianut oleh aparatur negara kita. Disamping itu masih terdapat keengganan dari aparatur negara kita untuk melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang saat ini telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Koupsi (KPK) dan bahkan sekarang dimudahkan dengan metode pengisisna secara elektronik (E-LHKPN). Sebuah kemudahan yang seharusnya dimanfaatkan oleh para aparatur negara untuk melaporkan kekayaan yang dimilikinya, terutama sesudah menjabat pada suatu jabatan tertentu. Ketaatan akan melaporkan kekayaan ini sebenarnya menjadi pintu masuk dari kejujuran dari aparatur negara kita. Dari LHKPN tersebut dapat kita ketahui tingkat kejujuran dari aparattur negara tersebut, sebab LHKPN tersebut akan diumumkan ke publik secara periodik sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas dan masyarakat dapat mengkritisi atas hasil LHKPN yang diumumkan tersebut.Oleh sebab itu diperlukan kesadaran dari para aparatur negara untuk mentaati pengisian LHKPN ini demi kebaikan dirinya maupun kebaikan berjalannya pemerintahan.

BELAJAR DISIPLIN SEJAK USIA DINI

Setiap orang pasti pernah mengalami ketika kecil harus tidur cepat dan tidak larut malam, sebagian juga mengalami harus tidur siang dan ketika sudah masuk usia sekolah, harus bangun pagi kemudian sholat subuh (bagi yang muslim), mandi pagi, sarapan dan berangkat sekolah sebelum jam masuk sekolah berbunyi. Kemudian pulang sekolah pada jam yang telah ditentukan oleh sekolah, di rumah masih dibebani dengan berbagai pekerjaan rumah dan seterusnya. Hal ini tidak lain adalah proses pembelajaran untuk bisa disiplin sejak usia dini. Pertanyaannya, mengapa harus belajar disiplin sejak usia dini ? Jawabnya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah supaya tidak kaget ketika usia menginjak dewasa terutama ketika sudah masuk dunia kerja. Seluruh tugas-tugas kita harus kita atur sedemikian rupa supaya bisa selesai tepat waktu dan tuntas. Bagaimana caranya? Tentunya harus dengan disiplin melakukan tugas-tugas kita tanpa menunda-nunda sedetikpun. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita secara tepat waktu. Keberhasilan seseorang sangat bergantung pada kedisiplinan orang tersebut dalam mengatur waktunya. Banyak orang membuang waktu hanya untuk sekedar ngobrol ngalor ngidul tanpa ada gunanya. Ada baiknya kita membuat TIME SCHEDULE yang berisi apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Kalaupun ada perubahan, tentunya kita bisa menyesuaikannya. Maka, gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya karena kita tidak bisa mengulang kembali waktu yang sudah hilang dan berlalu, oleh sebab itu peribahasa asing menyebutkan TIME IS MONEY (waktu adalah uang) karena begitu berharganya waktu yang akan merupakan suatu kerugian apabila waktu yang kita miliki hanya berlalu begitu saja tanpa menghasilkan suatu prestasi apapun

DILEMA TUMPUKAN PERKARA

Sebagaimana kita ketahui bahwa tumpukan perkara akan selalu terjadi di bidang peradilan, khususnya di tingkat pemeriksaan kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Tumpukan perkara tersebut dapat diapresiasi sebagai semakin sadarnya masyarakat dalam mencari keadilan, sehingga tetap mempercayakan akan memperoleh keadilan bahkan sampai tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Akan tetapi tumpukan perkara tersebut dapat pula dikatakan sebagai tidak ada batasan bagi pencari keadilan, perkara mana yang dapat dimintakan pemeriksaan kasasi maupun peninjauan kembali. Masih sering ditemui perkara-perkara yang secara ekonomis justru lebih besar biaya untuk mengajukan kasasi maupun peninjauan kembali dibandingkan dengan nominal dari kerugian yang terdapat dalam perkara tersebut. Namun itulah keadaan hukum di Indonesia yang tetap memberikan hak secara penuh kepada para pencari keadilan, sebab keadilan sangatlah abstrak, yang bisa berbeda penilaiannya antara satu orang dengan orang lain. Yang terpenting saat ini adalah adanya penghargaan bagi Hakim yang memutus perkara, mengingat apapun putusan yang dijatuhkan tetap tidak bisa memuaskan para pihak pencari keadilan. Hal yang harus dipahami oleh para pencari keadilan, bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim telah bekerja secara maksimal dengan mempertimbangkan berbagai hal yang terungkap dalam persidangan. Ironisnya, sampai saat ini masih terdengar Hakim yang dihjujat karena putusannya, meskipun seharusnya yang menghujat tersebut sadar bahwa ada saluran terhadap putusan yang dianggap tidak adil, kecuali terdapat pelanggaran kode etik atas perilaku Hakim yang memutus perkara tersebut. Perilaku Terdakwa yang berteriak-teriak di muka persidangan setelah dijatuhkan putusan merupakan penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) yang seharusnya dapat disidik dan dilakukan penuntutan secara terpisah dari perkara sebelumnya. Sebagai masyarakat yang sadar hukum, sudah saatnya kita menjaga perilaku kita ketika harus berhadapan dengan hukum sehingga tidak membuat semakin merugikan bagi diri kita sendiri.

Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenar

Di dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal istilah alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang bisa menjadi dasar untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa atau bahkan bisa menjadi dasar untuk membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum. Secara singkat alasan pemaaf dan pembenar dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk alasan pemaaf, ilustrasinya adalah ketika seseorang dalam keadaan terancam bahaya (misalkan mendapat todongan senjata tajam), yang keadaan tersebut membuat hanya ada 2 pilihan, melawan untuk bertahan hidup atau diam namun nyawa melayang. Maka ketika orang tersebut melakukan perlawanan yang menyebabkan orang yang menodongkan senjata tersebut menjadi tidak berdaya atau bahkan mati, maka keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk meringankan atau membebaskan orang tersebut ketika diajukan ke persidangan, tentunya harus pula dibuktikan di persidangan. Sedangkan yang disebut dengan alasan pemaaf dapat dilustrasikan sebagai berikut. Dengan alasan apapun membunuh orang tidak dibenarkan akan tetapi ada keadaan ketika hal tersebut, yaitu ketika dilaksanakan pidana mati bagi terpidana mati. Dalam keadaan ini, bagi tim eksekutornya dibenarkan untuk melakukan tugasnya sehingga dapat terbebas dari tuntutan hukum. Mudah-mudahan dari penjelasan singkat ini dapat menjadi pemahaman kita bersama bahwa meskipun hukum pidana bersifat tegas dan tidak pandang bulu akan tetapi masih ada alasan-alasan yang dapat meringankan atau bahwa membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.